PRABUMULIH,skr168.com – Sudah genap satu minggu sejak Pimpinan Redaksi (Pimred) Demokrasi Indonesia, Ladi Yansyah, bersama jajaran aktivis dan insan pers melayangkan surat terbuka serta permohonan audiensi terkait transparansi rekrutmen tenaga kerja di PTC, namun hingga kini pihak PHRZ4 belum memberikan respons atau pernyataan resmi.
Padahal, diketahui proyek rekrutmen tersebut berasal dari PT Pertamina (Persero) dengan PT PTC sebagai pelaksana (user). Mengingat lokasi proyek dan lowongan kerja berada di wilayah Prabumulih salah satu contohnya adalah SKG Cambai yang berdomisili di wilayah kerja PHRZ4 sudah sepatutnya pihak manajemen memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Sikap diamnya pihak manajemen perusahaan pelat merah tersebut mulai memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat Kota Prabumulih. Pasalnya, langkah proaktif telah dilakukan tim media dan aktivis dengan menyerahkan surat tembusan resmi kepada jajaran Forkopimda, mulai dari Ketua DPRD, Kepala Disnaker, hingga surat Permohonan silaturahmi/audiensi ke Walikota Prabumulih dan Polres Prabumulih.
Pimred Demokrasi Indonesia, Ladi Yansyah, sangat menyayangkan lambatnya respons dari pihak perusahaan terkait isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya hak tenaga kerja lokal.
“Kami sudah bersurat secara resmi dan terbuka. Seluruh pimpinan daerah (Forkopimda) sudah kami sambangi untuk koordinasi dan mereka menyambut baik. Sangat disayangkan jika pihak perusahaan justru terkesan menutup diri dari komunikasi yang konstruktif di wilayah kerjanya sendiri,” ujar Ladi Yansyah, Sabtu (02/05/2026).
Publik Menunggu Kepastian
Senada dengan itu, sejumlah aktivis pengawal transparansi menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Jika dalam waktu dekat tetap tidak ada iktikad baik untuk berdialog, tim berencana akan kembali berkoordinasi dengan pihak legislatif untuk mengusulkan pemanggilan resmi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Transparansi adalah kunci. Jika memang sistem rekrutmen sudah dijalankan dengan benar, kenapa harus ragu untuk duduk bersama dan berdiskusi? Kami hanya ingin memastikan putra daerah mendapatkan haknya secara adil tanpa ada praktik ‘titipan’ atau kecurangan lainnya,” tegasnya.
Kini, masyarakat Prabumulih menanti keberanian dan itikad baik pihak PHRZ4 untuk membuka ruang dialog, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota dalam mewujudkan tata kelola rekrutmen yang bersih, terbuka, dan
akuntabel. (Ril)
_
