PRABUMULIH, skr168.com .com – Proses penarikan satu unit mobil Honda CR-V putih oleh perusahaan pembiayaan NSC kini menjadi sorotan. Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut tunggakan angsuran, melainkan juga mempertanyakan keabsahan proses penyerahan kendaraan yang diduga ditandatangani oleh seseorang yang bukan tercantum sebagai debitur dalam kontrak pembiayaan.
Berdasarkan keterangan keluarga debitur, nama yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan adalah istri konsumen. Namun, dokumen berita acara penyerahan kendaraan justru disebut ditandatangani oleh adik ipar debitur.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah seseorang yang bukan debitur memiliki kewenangan menyerahkan kendaraan? Apakah terdapat surat kuasa atau persetujuan tertulis dari debitur? Dan apakah pihak perusahaan telah memastikan bahwa penandatangan memahami konsekuensi hukum dari dokumen yang ditandatanganinya?
Wartawan Sambangi Kantor NSC, Pimpinan Cabang Belum Berhasil Ditemui
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, Redaksi bersama rekan wartawan mendatangi kantor NSC Prabumulih guna meminta klarifikasi langsung kepada Pimpinan Cabang (Pincab), Agus Iswanto, terkait proses penarikan kendaraan tersebut,Kamis,(12/11/26).
Namun, Agus Iswanto belum berhasil ditemui.Redaksi hanya diterima oleh Sri Aulastri selaku Administration Head.
Kepada wartawan, Sri Aulastri menyampaikan bahwa Agus Iswanto sedang berada di Palembang karena urusan keluarga.
Sebelumnya, redaksi juga telah berupaya menghubungi Agus Iswanto melalui pesan WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut. Dalam komunikasinya, Agus menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Palembang hingga keesokan harinya.
Redaksi kemudian menawarkan agar klarifikasi dapat diberikan secara tertulis melalui WhatsApp apabila pertemuan langsung belum memungkinkan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Agus Iswanto belum memberikan jawaban atas sejumlah pertanyaan substantif yang telah disampaikan, mulai dari dasar hukum penarikan kendaraan, kewenangan pihak yang menandatangani berita acara, keberadaan surat kuasa, hingga prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.
Bukan Sekadar Tunggakan, tetapi Soal Prosedur dan Kewenangan
Dalam persoalan ini, publik perlu mendapatkan penjelasan apakah proses penarikan kendaraan telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebab, adanya tunggakan angsuran tidak serta-merta menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum serta proses penagihan dan eksekusi yang sesuai prosedur.
Terlebih, apabila benar penyerahan kendaraan dilakukan oleh pihak yang bukan debitur, keberadaan surat kuasa atau dasar kewenangan lainnya menjadi hal penting untuk diperiksa.
Pihak perusahaan juga perlu menjelaskan apakah telah melakukan verifikasi terhadap identitas dan kewenangan orang yang menandatangani berita acara penyerahan kendaraan tersebut.
Selain itu, apakah NSC bersedia membuka dokumen pendukung dan melakukan pemeriksaan internal apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian dalam proses penyerahan kendaraan?
Pincab Diberi Kesempatan 2 x 24 Jam, Namun Belum Ada Jawaban
Upaya konfirmasi kepada Pimpinan Cabang NSC Prabumulih merupakan bagian dari penerapan prinsip keberimbangan pemberitaan sekaligus memberikan ruang hak jawab kepada perusahaan.
Wartawan telah memberikan kesempatan kepada Agus Iswanto untuk menyampaikan penjelasan tertulis dalam waktu 2 x 24 jam sejak permintaan konfirmasi disampaikan.
Namun, hingga batas waktu tersebut berakhir dan berita ini diterbitkan, pihak perusahaan melalui Agus Iswanto belum memberikan jawaban atas substansi persoalan yang dikonfirmasikan.
Dengan demikian, pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan yang berhasil dihimpun, dengan tetap membuka ruang bagi pihak NSC untuk memberikan klarifikasi maupun hak jawab.
Satu Pertanyaan yang Menunggu Penjelasan Perusahaan
Persoalan ini menyisakan satu pertanyaan mendasar yang patut dijawab oleh pihak perusahaan:
Jika debitur mengaku tidak pernah memberikan kuasa kepada adik iparnya untuk menyerahkan kendaraan, atas dasar apa perusahaan menyatakan proses penyerahan tersebut sah?
Publik tentu tidak cukup hanya mendapatkan penjelasan bahwa kendaraan ditarik karena adanya tunggakan angsuran.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan apakah seluruh proses telah dilakukan sesuai ketentuan hukum, apakah dokumen penyerahan memiliki dasar kewenangan yang jelas, serta apakah hak-hak konsumen telah dilindungi.
Kini, penjelasan dari manajemen NSC Prabumulih, khususnya Pimpinan Cabang Agus Iswanto, masih dinantikan agar persoalan ini tidak menyisakan tanda tanya berkepanjangan di tengah masyarakat.(Ril)
_
